WANGGUDU – Bupati Konawe Utara H Ikbar, bersama Wakil Bupati H Abuhaera, turut mendampingi Wakil Menteri Transmigrasi, H Viva Yoga Mauladi, dalam kunjungan kerjanya ke Desa Trans Sambandete Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara, Minggu 03 Agustus 2025.
Kedatangan wakil menteri transmigrasi di Desa Trans Sambandete beserta rombongan di sambut dengan tarian mondotambe.
Kunjungan ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi daerah, antara lain Sekda, para kepala OPD, Forkopimda, Wakil Ketua II DPRD beserta anggota, Kadis Transmigrasi Provinsi Sultra, Asisten I, Staf Ahli, Camat Oheo, Kepala Desa Sambandete, BPD, serta tokoh masyarakat.
Melalui sambutannya, Wamen Viva Yoga menyatakan bahwa kedatangannya kali ini merupakan kunjungan perdananya ke Konawe Utara. la terkesan dengan suasana desa transmigrasi yang sejuk dan asri. la juga menyampaikan tiga amanat utama Presiden Prabowo Subianto terkait arah baru kebijakan transmigrasi nasional:
1. Menjaga Keutuhan NKRI dan Persaudaraan Bangsa.
Transmigrasi dinilai efektif memperkuat rasa kebangsaan melalui perpindahan penduduk lintas daerah yang menciptakan akulturasi budaya dan mempererat persatuan.
2. Mengentaskan Kemiskinan melalui Reforma Agraria. Transmigrasi kini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dengan pemberian lahan 1-2 hektar, pengembangan usaha produktif, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
3. Mewujudkan Swasembada Pangan.
Kawasan transmigrasi diarahkan menjadi sentra produksi pangan, khususnya beras, yang menopang ketahanan pangan nasional.
“Kawasan transmigrasi bukan lagi sekadar tempat perpindahan penduduk, tapi menjadi pionir pembangunan, pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
la menjelaskan, perubahan kebijakan transmigrasi kini berbasis desentralisasi, di mana usulan transmigrasi berasal dari pemerintah daerah, bukan dari pusat. Daerah harus menyiapkan lahan dan calon transmigran, baik dari luar maupun transmigran lokal antar kecamatan atau desa.
Viva Yoga juga mengumumkan bahwa pada tahun 2025, anggaran transmigrasi untuk Sulawesi Tenggara mencapai Rp46,8 miliar, dengan Rp10,6 miliar dialokasikan khusus untuk Konawe Utara. Dana ini akan digunakan untuk penyediaan air bersih, pembangunan toilet dan renovasi sekolah, pengaspalan jalan sepanjang 5 km, serta pembangunan fasilitas umum lainnya.
Sementara itu, Bupati H Ikbar melalui sambutannya mengatakan bahwa Konawe Utara merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk kecil, bahkan berada di urutan kedua paling kecil setelah Konawe Kepulauan dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Ia menegaskan bahwa jumlah penduduk berbanding lurus dengan alokasi anggaran dan representasi legislatif.
“Kalau penduduk kita banyak, maka Dana Alokasi Umum (DAU) yang kita terima juga akan besar. Selain itu, jumlah kursi DPRD bisa bertambah dari 20 menjadi 25,” bebernya.
H Ikbar juga menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Wamen Transmigrasi. Ia menyebut kunjungan ini sebagai bentuk perhatian nyata dari pemerintah pusat terhadap pengembangan wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di kawasan transmigrasi.
“Kawasan Transmigrasi Desa Hialu memiliki potensi besar, mulai dari pertanian, peternakan, hingga kehutanan berbasis masyarakat. Ini yang harus terus kita kembangkan,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Konut saat ini tengah menyusun Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) untuk dua desa di Kecamatan Oheo, yaitu Desa Laronaha dan Desa Horoe. Kedua desa ini direncanakan memiliki daya tampung hingga 150 kepala keluarga (KK).
Penyusunan RTSP ini menjadi landasan penting untuk pengajuan pembangunan unit transmigrasi baru ke Kementerian Transmigrasi pusat.
“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat, baik dari segi regulasi, asistensi teknis, maupun anggaran. Harapannya, kawasan transmigrasi di Konut bisa menjadi pusat pertumbuhan baru yang inklusif dan berdaya saing,” ujar Ikbar.
Di akhir sambutannya, Bupati menegaskan bahwa transmigrasi bukan sekadar perpindahan penduduk, tetapi strategi besar untuk pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ketahanan wilayah.
“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan program transmigrasi,” tutupnya.
Comment