KONAWE, INDITIMES.ID – Menyoal dilengsernya ketua DPRD Konawe, H. Ardin dari jabatannya menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya sejak foto penyerahan SK PAW dirinya di jagad maya sampai saat ini dirinya memilih bungkam.
Kebanyakan dari yang dimintai keterangan memilih bungkam, atau sedang ada acara keluarga sebagai alibi menghindari pertanyaan wartawan. Sejak beredar 19 Oktober 2020, sampai saat ini belum diketahui pasti keberadaan SK PAW tersebut.
Namun, menurut Ketua Fraksi PAN DPRD Konawe, Hariyadi, PAW merupakan hal yang lumrah dalam mekanisme kepartaian. Juga mengiyakan bahwa SK PAW telah sampai di Sekwan DPRD Konawe.
“Iya suratnya sudah sampai di sekwan, saya ambil informasi dari sosial media. Tapi belum ada konfirmasi sekwan, karena itukan mesti ada mekanismenya mesti ada proses, mulai dari tanda tangan pemerintah setelah itu dikembalikan, dan diparipurnakan, begitu prosesnya,” terangnya usai penyerahan KUA-PPAS 26 Oktober 2020 lalu.
Sementara itu, Ketua DPRD Konawe, H. Ardin dan Sekwan DPRD Konawe, Sumanti memilih bungkam. Bahkan saat ini Sekwan DPRD Konawe sulit ditemui.
“Saya no komen kalau masalah itu,” ujar Ketua DPRD Konawe, H. Ardin saat itu.
Sukarman Pengurus DPW PAN Sultra, saat dihubungi via WhattsApp, Senin 19 Oktober 2020 pun mengarahkan wartawan agar menghubungi langsung Ketua DPW Sultra, Abdurrahman Saleh.
“Waalaikum mussalam, coba hubungi Ketua DPW Sultra,” balasnya.
Pengamat Politik Sultra sekaligus Ka Prodi Ilmu Politik Fisip Universitas Haluoleo, Dr. M. Najib Husain, S.Sos. M.Si., saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 06 November 2020, mengatakan persoalan PAW Ketua DPRD Konawe ada beberapa kemungkinan.
“Persoalan Ketua DPRD Konawe, H. Ardin itu masih terkesan tarik menarik sebenarnya, terjadi tarik menarik di internal PAN,” katanya lugas.
Najib mengatakan kemungkinan PAN konawe itu sudah menginginkan PAW Ketua DPRD, tetapi bisa jadi PAN Provinsi masih menginginkan atau PAN tingkat pusat belum setuju, sehingga menjadikan stagnan atau kemungkinan lainnya.
“Bisa jadi ada deal politik lagi yang dibangun,” singkatnya.
Lanjutnya, sebagai partai besar di Sultra PAN seharusnya bisa memberikan contoh yang baik kepada partai-partai yang ada. Tidak lain karena salah satu fungsi dari partai politik adalah memberikan edukasi politik terhadap masyarakat.
“Edukasi politik yang kita maksud disini adalah bagaimana memberikan sebuah gambaran kondisi perpolitikan utamanya pada internal partai, kenapa harus memberikan warna yang baik tingkat lokal? Supaya parta-partai itu seharusnya sebelum mempublish di luar tentang proses pergantian, dalam internal PAN itu harus lebih utuh lagi artinya kalau ada sesuatu yang belum bisa disampaikan di luar itu jangan disampaikan dulu,” tandasnya.
Comment