UNAAHA- Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Sultra terhadap Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, yang berlangsung di Ruang Rapat BPKAD Provinsi Sultra, menilai Kabupaten Konawe Utara berhasil menunjukkan perbaikan signifikan dalam manajemen keuangan, ditandai dengan keberhasilan menekan utang jangka pendek hingga 95 persen.
Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara di bawah kepemimpinan Bupati H. Ikbar, dan Wakil Bupati H. Abuhaera, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Komitmen itu makin terlihat dengan kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara Dr. Safruddin, bersama Wakil Ketua I DPRD Konut I Made Tarubuana, dalam agenda resmi penyerahan Keputusan Gubernur Sultra di Kendari. Turut hadir Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Konut Drs. Irwan, bersama unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Konut lainnya.
Sekda Konut Dr Safruddin, menegaskan bahwa partisipasi Konawe Utara dalam forum tersebut adalah wujud kesungguhan pemerintah daerah mendukung visi besar pembangunan Sulawesi Tenggara yang berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Transparansi keuangan daerah adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Pertanggungjawaban APBD tidak boleh dipandang sekadar formalitas, melainkan sebuah amanah besar untuk memastikan setiap rupiah benar-benar kembali kepada masyarakat,” ujar Safruddin.
Dari hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Sultra terhadap Pertanggungjawaban APBD 2024, Kabupaten Konawe Utara dinilai berhasil menunjukkan perbaikan signifikan dalam manajemen keuangan. Salah satunya ditandai dengan keberhasilan menekan utang jangka pendek hingga 95 persen.
Selain itu, posisi kas daerah Konawe Utara juga relatif besar dibandingkan kewajiban jangka pendek. Kondisi ini menunjukkan kemampuan likuiditas yang sehat, sekaligus memberi ruang fiskal lebih leluasa bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
“Penurunan utang jangka pendek hingga di atas 90 persen adalah sinyal kuat bahwa tata kelola keuangan kita semakin tertib. Ditambah dengan posisi kas yang sehat, ini menjadi modal penting bagi Konawe Utara untuk mempercepat pembangunan,” kata Sekda Konut.
Sementara itu, kehadiran unsur legislatif melalui DPRD menegaskan bahwa fungsi pengawasan berjalan beriringan dengan kebijakan eksekutif. Wakil Ketua I DPRD Konut I Made Tarubuana, menegaskan DPRD akan terus mengawal setiap tahapan pertanggungjawaban APBD agar belanja daerah tetap selaras dengan kebutuhan rakyat.
Dengan hasil evaluasi ini, Konawe Utara meneguhkan diri sebagai salah satu daerah dengan komitmen kuat terhadap prinsip good governance. Kehadiran jajaran Pemkab Konut bersama sejumlah daerah lain menunjukkan Sulawesi Tenggara sedang bergerak dalam satu irama menuju tata kelola keuangan yang bersih, maju, dan terpercaya.
Comment