JAKARTA, KONAWETERKINI.COM- Bupati Konawe Yusran Akbar, menyatakan keyakinannya program pencetakan sawah baru seluas 5.000 hektar di Kabupaten Konawe akan segera terwujud.
Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri Rapat Percepatan Kontrak Survei Investigasi Desain (SID) Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025 yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Jakarta yang dipimpin oleh Plt Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Husnain, <span;>Senin 14 April 2025.
Perlu diketahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Prioritas Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran, yang berfokus pada pembangunan sektor pertanian untuk mencapai swasembada pangan, energi dan air.
Bupati Yusran di dampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Gunawan Samad, menjelaskan bahwa Kabupaten Konawe memiliki potensi lahan pertanian padi sawah yang sangat besar, dengan cadangan lahan pertanian mencapai 9.836,67 hektar dengan total potensi sawah 38.176,27 hektar dan sawah yang berfungsi optimal seluas 26.702,17 hektar.
Namun, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam pengembangannya.
“Konawe memiliki sumber daya air yang melimpah dan lahan yang subur. Dengan dukungan dari Kementerian Pertanian, kami yakin dapat meningkatkan produksi beras dan mendukung ketahanan pangan nasional,” tegas Yusran.
Lokasi yang diusulkan untuk pencetakan sawah baru tersebar di beberapa kecamatan dengan ketersediaan air yang memadai dan kesesuaian lahan.
Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe berkomitmen memberikan pendampingan teknis, melakukan koordinasi dengan petani, serta menjamin keberlanjutan program ini.
Plt Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Husnain, mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe dalam mendorong program ini.
“Kami mendukung penuh upaya yang dilakukan Bupati Yusran. Konawe memiliki potensi yang besar, dan kami akan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mempercepat realisasi program ini,” ujarnya.
Kehadiran Bupati Yusran dalam rapat ini diharapkan dapat mempercepat proses penandatanganan kontrak SID setelah melalui tahapan Analisis Kelayakan Teknis dan Lingkungan. Hal ini juga semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Comment