Hanya Dalam Waktu Tiga Bulan, Pj Bupati Konawe Stanley Mampu Menekan Inflasi

KONAWETERKINI.COM- Pj Bupati Konawe Stanley, mampu menekan inflasi di Kabupaten Konawe hanya dengan masa kerja yang baru berjalan tiga bulan, bahkan mampu membawa Konawe dari inflasi ke deflasi.

Hal ini terungkap saat evaluasi kinerja pelaksanan tugas Pj Kabupaten Konawe Triwulan I, di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Evaluasi kinerja tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, pasal 18. Termaktub juga dalam SK Pj Bupati Konawe dimana salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pejabat Bupati, yakni memberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan selama tiga bulan dalam pelaksanaan adminisrator pemerintahan, pembangunan dan administrator pemasyarakatan.

Selanjutnya, melaporkan terkait sepuluh perogram strategis dalam rangka pelaksanaan kinerja pejabat Bupati selama tiga bulan pertama.

Sepuluh program strategis yang dimaksud, yakni inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, pengangguran, BUMD, Layanan publik, layanan kesehatan, perizinan dan penyerapan anggaran.

“Alhamndulillah dari beberapa yang menjadi poin inti dalam 10 program strategis itu, pertama inflansi, dari laporan BPS Konawe di bulan Agustus awal kami menjabat Bupati itu tingkat inflasi berada di angka 0,88 persen dan di September turun menjadi 0,44 persen,” papar Pj Bupati Konawe Stanley.

Sedangkan di bulan Oktober justru tidak terjadi inflasi melainkan deflasi diangka 0,63 persen, dengan batasan kewajaran inflasi dan deflasi diangka plus minus 2,5 persen.

Stanley menjelaskan, pemicu utama terjadinya inflasi disebabkan pengangguran dan kemiskinan ekstrim, yang memiliki efek domino dibidang lainnya.

“Dari keseluruhan 10 program strategis yang kami sampaikan, penilaian dari tim panelis yang mengoreksi kinerja kami sebagai Pj Bupati Konawe selama 3 bulan belakangan ini, memberikan nilai yang sangat baik kepada Kabupaten Konawe terkait pelaksanaan 10 program strategis dan tiga kewenangan pejabat Bupati sebagai pejabat administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” pungkasnya.