KONAWE, TERKINI.COM- Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe dibawah kepemimpinan Bupati Kery Saiful Konggoasa (KSK), berturut-turut memperoleh penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe mulai dari tahun 2015-2021.
Kali ini pihak Pemda Konawe dalam hal ini Bupati Kery Saiful Konggoasa menerima penghargaan ketujuh kalinya yang diserahkan langsung Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Eko Wahyu Budi Utomo, di Halaman Kantor Pemda Konawe.
Menerima penghargaan Bupati dua periode tersebut menyampaikan apreasinya kepada bawahannya dalam melakukan pengelolaan keuangan, penyusunan LKPD, hingga audit LKPD 2021 oleh BPK RI.
“Predikat WTP ketujuh kalinya yang kita peroleh merupakan hasil kerja cerdas pegawai Pemda Konawe sesuai petunjuk BPK RI, dan atas nama Bupati Konawe dan masyarakat konawe secara keseluruhan kami mengucapkan terimakasih atas WTP ketujuh kali ini,” ujarnya sesaat usai menerima penghargaan.
Ditempat yang sama, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Eko Wahyu Budi Utomo, mengatakan Predikat WTP merupakan pernyataan profesional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.
Kriteria tersebut yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian internal.
“Tahun ini capaian WTP naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021, jumlah Kementerian Lembaga (K/L) yang mendapatkan opini WTP berjumlah 83 dari total 87 K/L (95,4 persen) dan sejumlah 500 dari 542 Pemda mendapatkan opini WTP (92,25 persen),” bebernya.
Menurutnya, capaian WTP tahun ini bukanlah hal biasa jika melihat perjalanan Indonesia untuk membangun tata kelola keuangan negara dan daerah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab. Terlebih pada dua tahun ke belakang, baik K/L maupun Pemda menghadapi situasi yang luar biasa karena dihadapkan pada pandemi Covid 19. Kondisi krisis tersebut memaksa Pemerintah untuk membentuk program khusus yaitu program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang meliputi berbagai klaster baik kesehatan, perlindungan sosial, program proritas, UMKM dan korporasi, serta insentif usaha.
Di sisi lain, virus covid 19 yang terus bermutasi menjadikan pemerintah harus dapat menanggulangi dampak dan akibat yang terjadi melalui perubahan anggaran APBN/D secara cepat, sehingga dapat menjadi instrument countercyclical yang dapat melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Pengambilan kebijakan yang terus berubah dengan cepat dan responsive, namun dengan tetap memegang teguh akuntabilitas bukanlah sebuah kombinasi yang mudah.
Karena itu dalam pengambilan keputusan, pemerintah terus didampingi oleh berbagai pihak antara lain aparat penegak hukum, BPKP dan juga BPK dengan tujuan untuk menyamakan persepsi antara auditor dan auditee dalam pengambilan keputusan.
Pada tahun 2021 sebagai hasil dari pelaksanaan PC-PEN, Indonesia masuk ke dalam negara yang relatif sangat baik dalam penanganan pandemi dilihat dari jumlah kasus, jumlah vaksinasi serta kemampuan untuk merawat pasien Covid-19. Selain itu pada tahun 2021, Indonesia juga negara yang dinyatakan pulih ekonominya dilihat dari GDP 2021 yang telah melewati GDP masa pre-pandemi (2019).
Penggunaan instrument APBN/D yang relatif pun menjadi prestasi berikutnya, karena dianggap mampu menangani krisis di masa pandemi, memulihkan ekonomi, serta menjadi salah satu faktor yang menentukan defisit dan utang Indonesia relatif sangat rendan dibandingkan negara yang lain.
Pada tahun 2020 defisit mencapai 6 persen, kemudian turun pada tahun 2021 dengan nilai 4,7 persen dan diharapkan defisit 2022 juga masih akan terus mengalami penurunan.
Berbagai prestasi yang telah disebutkan sebelumnya merupakan wujud dari penggunaan keuangan negara yang hati-hati, proper dan bertanggungjawab meskipun sedang berada dalam suasana krisis. Sehingga tidak heran pada tahun 2021 ini LKPP kembali mendapatkan opini WTP dari BPK.
Capaian WTP ini tercermin dari output, outcome dan kinerja pemerintah yang baik terlihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran yang mulai menurun setelah terjadi kenaikan pada masa pandemi, serta pertumbuhan ekonomi yang mulai pulih pada kuartal dan II 2022.
“Atas capaian WTP yang diperoleh ini, pemerintah baik pusat maupun daerah tidak boleh terlena dan cepat berpuas diri karena tantangan yang dihadapi di masa pendatang akan semakin rumit,” pesannya.
Menurutnya, setelah dilanda pandemi, kini dunia dihadapkan pada tantangan yang berbeda yang berimplikasi pada keuangan yang semakin rumit karena peningkatan inflasi dan adanya disrupsi harga pangan dan energi, serta kenaikan suku bunga capital flow yang dapat memengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN/D. APBN/D harus terus bisa berdungsi sebagai penjaga negara dan bangsa dan shock absorber yang berkeadilan.
“Oleh karena itu capaian WTP perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan indikator bagi tata kelola yang baik pada pemerintah pusat dan daerah. Tidak hanya di dalam mengelola keuangan negara namun juga di dalam menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab pemerintahan,” tutupnya.
Comment