KONAWE,TERKINI.COM – Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat lokal untuk mempertahankan hidupnya, dengan aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan UMKM.
Hal ini pula yang dilakukan oleh Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa, dibeberpa wilayah di Kabupaten Konawe. Dan paling menonjol, dukungan ekonomi kerakyatannya di daerah lingkar tambang VDNI di Kecamatan Morosi.
Dukungannya tersebut dibuktikan dengan tak memberikan izin operasional usaha ritel seperti indomaret dan alfamart di daerah lingkar tambang VDNI, meskipun izin tersebut tetap diberikan di wilayah Ibukota Kabupaten Konawe. Padahal wilayah VDNI sangat strategis untuk meraup keuntungan bagi usaha-usaha ritel.
Saat ditemui awak media, Bupati dua periode tersebut mengatakan bukan hanya di lingkar tambang VDNI pihaknya tak memberikan izin operasional bagi usaha ritel. Salah satu kecamatan yang juga tak tersentuh oleh usaha ritel yakni Kecamatan Amonggedo.
“Masalahnya begini, kalau saya secara pribadi sebagai pemerintah ya saya tidak memberikan izin operasional, beda cerita lagi kalau orang lain. Secara pertumbuhan ekonomi, dan ekonomi kerakyatan ya gak bisalah,” katanya.
Menurutnya menjadi seorang pemimpin sudah sepantasnya memperhatikan semua kalangan masyarakatnya, terlebih masyarakat kelas menengah ke bawah yan benar-benar membutuhkan perhatian dari pemimpinnya.
“Jadi seorang pemimpin itu bukan saja menyuruh orang, kita juga harus menguasai peta wilayah. Wilayah ini masyarakatnya butuh dukungan ekonmi kerakyatan, wilayah ini butuh ini dan lainnya, seorang pemimpin harus paham itu,” jelasnya.
Lalu apa yang menjadi poin penting Bupati Kery dalam hal ini Pemda Konawe tak beri izin opersional usaha ritel di beberapa kecamatan di Kabupaten Konawe?,
“Agar perekonomian masyarakat kecil (usaha-usaha kecil) tetap berputar,” singkatnya.
Seperti kita ketahui, jika usaha ritel masuk seperti indomaret dan alfamart, perlahan namun pasti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti warung kelontong akan tutup.
“Kalau kita beri izin dia (usaha ritel,red) akan kuasai pasar, ibaratnya indomaret sekarang biar pisang goreng mereka jual. Jadi pemberian izin operasional ini harus benar-benar kita pertimbangkan,” bebernya.
Menjadi jelas, kenapa beberapa daerah usaha ritel tak diberikan izin operasional, karena wilayah wilayah tersebut merupakan sentral ekonomi kerakyatan.
“Kalau secara prbadi bisa saja saya berikan izin, tapi sebagai pemimpin saya harus memikirkan rakyat saya. Bupati lain mungkin mau, kalau saya tidak,” tegasnya.
Mantan Ketua DPRD Konawe tersebut memberikan contoh salah satu tempat yang dulunya banyak UMKM, dan sekarang tergantikan dengan usaha ritel yakni di wilayah kampus UHO.
“Di UHO dulukan banyak pedagang, warug warung kecil. Tapi dengan adanya begitukan (usaha ritel,red), habis (UMKM,red),” bebernya.
Sebagai seorang pemimpin, menurutnya hal tersebutlah yang harus difikirkan. Apalagi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dilihat dari pendapatan per-kapita, jumlah pengangguran yang menurun, dan juga menurunnya tingkat kemikisnan.
“Itu yang harus kita fikrikan, apalagi tahun ini kita target pertumbuhan ekonomi konawe, minimal diangka 9 persen,” tandasnya.
Comment